Ganjar Pranowo Tandatangani Nota Kesepakatan Dengan Kemenkumhan jateng

SEMARANG - Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait  Sinergi Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Jawa Tengah. 

Kerjasama tersebut tertuang dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, Asep Kurnia dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo hari ini, Senin (29/11/2021).

Baca juga: Wakili Danramil, Peltu Dedy Hadiri Rakor Persiapan Pelaksanaan Seleksi Pengisian Perangkat Desa

Prosesi penandatanganan berlangsung di Graha Yasonna H Laoly, Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Baca juga: Bupati Don Lantik 23 Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Nagekeo

Kepala BPSDM Hukum dan HAM mengatakan, Kemenkumham punya tanggung jawab terhadap pengembangan SDM, bukan hanya di lingkup internal Kementerian, namun juga eksternal.

"Bahwa Kementerian Hukum dan HAM harus concern dan fokus pada pengembangan SDM terutama di bidang hukum dan HAM. Dan tidak hanya di Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga Kementerian, Lembaga Negara lainnya dan Pemerintah Daerah", katanya saat memberikan sambutan.

Baca juga: Kapolres Pekalongan Hadiri Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan

Asep juga menyampaikan, Nota Kesepakatan ini merupakan respon Kemenkumham atas keinginan Gubernur Jawa Tengah yang menginginkan adanya kerja sama dalam rangka pelatihan Hukum dan HAM yang bersifat teori. Sekaligus upaya memfasilitasi keinginan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Hukum.

Dia juga mengharapkan, Nota Kesepakatan ini akan menjadi pedoman pelaksanaan kerjasama kedua belah pihak.

Baca juga: Senin Besok Bupati Terima Penghargaan Abdi Tani 2021

"Tentunya dengan nota kesepakatan ini akan semakin memperjelas apa yang harus kami lakukan dari Kementerian Hukum dan HAM,  apa yang harus juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Saya kira ke depan kita memang harus berkolaborasi", imbuhnya sebelum menutup sambutan.

Sementara Gubernur Jawa Tengah, membuka sambutan dengan memberikan gambaran umum kondisi Jawa Tengah terkini, khususnya terkait masalah hukum.

Baca juga: DPRD Sebut Pemda Nagekeo Salah Menempatkan Staf Berkompeten atas Tundanya Sidang Perubahan

Dia banyak bercerita tentang keinginan masyarakat dari berbagai lapisan mengenai regulasi dan kepastian hukum.

"Yang saya ceritakan ini, mudah-mudahan nanti bisa digoreng (dibahas) di sini. Di sini digoreng, bertahap. Jadi mungkin dari Badan Diklatnya  atau dari kami", katanya mengungkapkan harapan dari penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut.

Ganjar juga memberikan pujian terhadap Badiklat Kumham Jateng karena memiliki gedung yang representatif guna menunjang berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan.

"Yang kedua tempat ini kan tempatnya bagus sekali, bisa dioptimalkan untuk apapun, penerimaan CPNS, CAT, kita bisa bekerjasama", ujar Ganjar

"Saya menyampaikan terima kasih, Pak Asep, Pak Yus, mudah-mudahan kerjasama ini bisa berjalan dan PR masih banyak. Memang kita harus antisipatif, makin hari makin tidak mudah kondisinya", pungkasnya.

Baca juga: Kementerian PUPR Target Bangun 2.214 Unit Huntap di NTT dan NTB

Sebelumnya, selaku tuan rumah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A Yuspahruddin lebih dulu memberikan pandangan terkait penandatanganan ini.

Dia mengungkapkan tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah terselenggaranya Program Pengembangan  Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Jawa Tengah, dengan ruang lingkup meliputi, Pelatihan/ workshop/ seminar/ Focus Group Discussion (FGD), sertifikasi kompetensi, penyediaan fasilitator dan penggunaan sarana dan prasarana belajar.

"Rencana Kerja sebagai tindaklanjut Nota Kesepakatan akan dilaksanakan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM dan Perangkat Daerah Terkait", ungkapnya saat memberikan laporan sekaligus sambutan selamat datang.

Kakanwil berharap, dari kegiatan ini akan terjadi hubungan simbiosis mutualisme yang hebat antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia.

"Menjadi media bagi kedua belah pihak untuk saling bertukar informasi, berbagi referensi serta berkolaborasi mencerdaskan Bangsa dan Negara", ujarnya menambahkan.

Baca juga: DPRD Soroti Pemda Nagekeo Soal Penanganan Sampah dan Limbah di Pasar Danga

Terakhir, Yuspahruddin mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menegakan Supremasi Hukum di Negara Indonesia. 

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penanaman pohon sebagai upaya penghijauan di area Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Hadir pada kegiatan itu, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Hukum dan HAM, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Kepala Biro Kerjasama dan Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.

Tampak juga Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Pimti Pratama BPSDM Hukum dan HAM, dan Kantor Wilayah Jawa Tengah, para Kepala Balai Diklat baik dari Internal Kemenkumham dan Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Kepala UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jateng se-kota Semarang.

(JiS: N.SoN/***)

Baca juga: Tony Rosyid: Soal Haji, Mari Cari Solusi